 |
| Screenshot berita yang beredar digrub-grub whatsapp mahasiswa internal dan ekternal kampus. |
Hidup Mahasiswa !!!
Sejatinya kampus merupakan suatu wadah atau institusi pendidikan dimana disiplin keilmuan, nilai-nilai norma, moralitas, pembinaan karakter, dan berbagai cabang keilmuan serta pembinaan soft skill diterapkan didalamnya, tak terkecuali pendidikan politik. Berangkat dari sini, undang-undang pendidikan di republik ini telah mengaturnya dalam UU No. 12 Tahun 2012 pasal 8 Tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Partai Politik Dalam Lingkungan Kampus. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jelas menegaskan bahwa kampus harus bebas dari agenda politik (bukan berarti anti politik atau buta politik) demi menjaga independensi, marwah keilmuan, integritas dan moral mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi.
Begitu pula dengan kampus kita tercinta IAIN Palangka Raya, undang-undang yang mengatur tentang politik dalam kampus telah termaktub dalam Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) IAIN Palangka Raya Tahun 2020 pada BAB XXI Tentang Partai Politik pasal 57, 58 dan 59 menjadi dasar yang sangat jelas bahwa dalam menjalankan kehidupan sosial, demokrasi dan organisasi di tubuh Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) IAIN Palangka Raya harus bebas dari agenda politik.
Beberapa hari yang lalu, terbit beberapa berita yang mengkritisi Presma IAIN P.Raya, Aris Kurnia Hikmawan. Bermula pada munculnya pamphlet dari SEMA IAIN P.Raya tentang teguran keras bagi pelanggar GBHO Pasal 57, 58 dan 59 per tanggal 16 Mei 2020, kemuadian disusul dengan dikeluarkannya Surat Edaran oleh SEMA FUAD Nomor A-016.2/E.PKPP/SEMA-FUAD/IAIN-P.RAYA/V/2020 Tentang Pelarangan Kegiatan Politik Praktis Bagi Mahasiswa/I FUAD, setelah itu terbitnya berita opini dari LPM Al-Mumtaz dan SEMA FASYA di hari yang sama. Keempat media pemberitaan tersebut senada kompak bahwasanya mengutuk keras praktik-praktik atau upaya-upaya yang mengarah kepada politik praktis di dalam kampus. Kita dapat pahami bersama bahwa keempat pemberitaan tersebut merupakan evaluasi kritis dari tindakan Menteri Kominfo di kabinet kerja Aris yang aktif mengirim pemberitaan yang bersumber dari website beritasampit.co.id perihal aksi sosial Gubernur Kalteng di media sosial, pemberitaan tersebut dikirim secara acak hampir setiap hari dan sangat masif.
Isi pemberitaan tersebut sangat sarat akan muatan dan pencitraan politik, terlebih mengatasnamakan DEMA IAIN P.Raya seakan Aris beserta jajaran kabinet kerjanya mengaminkan hal tersebut. Hal ini memicu respon negatif dari jajaran pengurus Ormawa di tubuh KBM IAIN P.Raya. Disini integritas Aris sebagai Presiden Mahasiswa dipertanyakan, sehingga jangan salahkan publik kampus jika mulai timbul upaya-upaya responsif terhadap hal tersebut.
Berangkat dari pemberitaan aksi sosial Gubernur Kalteng oleh Menteri Kominfo DEMA IAIN P.Raya tersebut, kita bisa pahami disini posisi Aris secara tidak langsung sudah masuk ke dalam lingkaran “panas” kontestasi politik, terlebih ini sudah memasuki tahun pilkada serentak. Publik kampus bisa saja menilai ini bukanlah sebuah kebetulan melainkan sebuah momentum, mengingat para elit politik saat ini mulai menyasar dan mendekati para elit mahasiswa untuk kepentingan agenda politik mereka. Kita semua mengerti bahwa dalam relasi politik Not Free Lunch (Tidak Ada Makan Siang Gratis). Misalnya, publik bisa saja menghubungkan ini dengan dana hibah yang beberapa bulan lalu diberikan Gubernur kepada tiap-tiap BEM dan HIMA yang ada di Kalimantan Tengah, seperti yang termuat dalam berita dari beritasampit.co.id per tanggal 19 Maret 2020, Gubernur menyerahkan bantuan dana senilai 100 juta untuk BEM dan HIMA setingkat universitas dan daerah, serta 50 juta untuk BEM setingkat fakultas. Terlepas dana tersebut benar atau tidak, sudah atau belum terealisasi itu bukan menjadi persoalan yang serius sebenarnya, karena bagaimanapun itu merupakan hak prerogatif dari para Pimpinan BEM itu sendiri.
Pun, jika memang dana itu terealisasi, BEM atau HIMA yang menerima tersebut juga harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pihak yang memberi, dalam hal ini Gubernur.
Memang bukan sesuatu yang haram jika para Pimpinan BEM menerima bantuan dana dari pemerintah, selagi dana tersebut digunakan memang untuk kepentingan dan mendukung kegiatan kemahasiswaan di kampus masing-masing. Hal ini akan menjadi masalah jika para elit mahasiswa sudah melampaui batas dalam membangun relasi dengan pemerintah, apalagi harus berkompromi dalam hal jual beli kepentingan sehingga pada akhirnya mahasiswa dijadiakan sebagai tunggangan oleh para elit politik untuk kepentingan mereka. Sejalan dengan hal ini, kita bisa memahami posisi Aris sebagai Presiden Mahasiswa barangkali sangat dilematis, di satu sisi ia harus berbalas budi kepada elit politik yang sudah banyak membantunya, di sisi lain ia harus berhadapan dengan kenyataan regulasi hukum yang mengikat di kampus, seakan sudah terjalin hubungan simbiosis mutualisme antara Aris dengan elit politik.
Namun, sekali lagi perlu digaris bawahi bahwa kita sebagai mahasiswa harus memiliki integritas, tidak sepatutnya kita seakan menjual idealisme kita sebagai mahasiswa hanya demi materi belaka. Dalam hal ini, harga mahal yang harus dibayar Aris adalah ia harus dihadapkan dengan serangan kritik negatif oleh publik kampus. Meskipun ada upaya Aris dalam “nyanyian” nya atas tanggapan publik kampus terhadap agenda-agendanya yang secara tidak langsung terkoneksi dengan para elit politik tersebut dengan dalih hanya sekadar aksi sosial dalam upaya mengimplementasikan kepedulian sosial sebagai mahasiswa dan membantu pemerintah terjun ke masyarkat sebagai bukti konkrit marwah perjuangan mahasiswa, hal tersebut tentu tidak akan mengubah persepsi negatif publik kampus terhadap Aris, selama Aris berada di lingkaran “panas” tersebut, karena jelas bahwa Aris sudah banyak mengabaikan kepentingan intra kampus dan berbagai persoalan kemahasiswaan yang mestinya saat ini lebih penting untuk diperjuangkan, misalnya tuntutan evaluasi kuliah online (daring) bagi mahasiswa, tuntutan diskon UKT bagi mahasiswa, kejelasan penyelenggaran KKN Tahun 2020 dan berbagai persoalan lainnya.
Setelah semua ini, sepatutnya hal ini menjadikan Aris sadar bahwa cara ia menjalankan roda kepemimpinan DEMA IAIN P.Raya sejauh ini perlu kembali ke haluan yang benar. Karena jika seorang pemimpin sudah salah melangkah di awal dan tidak berusaha memperbaikinya, maka jalan yang ditempuh pemimpin tersebut pun akan salah hingga akhir. Dengan keadaan yang seperti ini, Aris mau tidak mau harus berhadapan dengan ancaman penjatuhan sanksi berat jika mengindahkan teguran yang sudah dikeluarkan oleh SEMA IAIN P.Raya, tentu cepat atau lambat jika Aris terus berada di lingkaran “panas” tersebut maka dikhawatirkan ini akan memicu konflik horizontal antara Aris dengan para petinggi Ormawa di KBM IAIN P.Raya dan ancaman terjadinya eskalasi pemboikotan massa kampus hingga pemakzulan Aris sebagai Presiden Mahasiswa. Mengingat, sudah 3 bulan yang lalu Aris berserta jajaran kebinet kerjanya dilantik, artinya ini baru dikuartal pertama Aris memimpin DEMA IAIN P.Raya, tentu ini menandakan awal yang sangat menentukan kepercayaan publik kampus terhadap Aris.
Sehingga, Aris secara pribadi harus sadar, masa kepemimpinannya masih ada 3 kuartal lagi sepanjang tahun ini, seyogianya Aris harus menyelesaikan kepemimpinannya dengan bijak dan terhormat.
Tulisan ini dibuat semata-mata untuk menjadikan pembelajaran bagi khalayak pembaca dan sebagai kritik yang membangun bagi Aris, bukan sebaliknya untuk menjatuhkan. Sebagai seorang mahasiswa kritik bukanlah luka, melainkan obat.
Seperti ungkapan seorang tokoh aktivis bermana Soe Hok Gie “Orang yang tidak tahan kritik tempatnya adalah tong sampah”. Selayaknya kampus ini harus tetap menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk “perang intelektualitas” salah satunya melalui tulisan. Sungguh, sebenarnya kampus kita tidak kekurangan orang pintar, cerdas dan berintelektualitas tinggi, kampus kita hanya kekurangan orang yang memiliki integritas. Kita tentu menginginkan kehidupan kampus yang harmonis, mengedepankan kepentingan bersama, tidak terkotak-kotakan, dan menjunjung tinggi solidaritas tanpa harus saling bergonjang-ganjing memperjuangkan kepentingan sepihak. Kita juga menginginkan kita bersatu, tidak ada “warna” lain selain “warna” almamater kita di kampus kita tercinta ini.
(kontributor opini, Farijal Adi Nugroho /Ketua SEMA FUAD)
KOMENTAR